Explore Category

Advertorial


H Al Haris: Kebijakan Pusat Sering Dibebankan ke Daerah

Senin, 15 Juli 2019 | 12:02:51
| Dibaca: 161 kali
Penulis: Sarkopos.com Editor: Nazarman

/

MERANGIN-Seringkali kebijakan Pemerintah Pusat akhir-akhir ini, dibebankan kepada daerah. Sementara keuangan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program daerah.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Merangin H Al Haris ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Terpadu, di Aula Bappeda Merangin pada Senin (15/7).

‘’Untuk belanja modal gaji pegawai saja lebih besar dari dana pembangunan, sehingga cukup sulit bagi kita mewujudkan pembangunan yang cepat. Ditambah lagi berbagai kebijakan pusat dibebankan kepada keuangan daerah,’’ujar Bupati.

Bebijakan pusat itu lanjut bupati, seperti pembayaran gaji ke-14 yang dibebankan kepada keuangan daerah. Sekarang muncul lagi program dana untuk kelurahan yang jumlahnya sebesar dana desa terkecil.

Disisi lain tegas bupati, banyak bantuan keuangan dari pusat tidak lagi mengalir ke daerah. Begitu juga bantuan dari pemerintah provinsi yang terus mengecil. Kondisi ini akan mengakibatkan tahun anggaran 2020 menjadi tahun tersulit.

Terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga begitu, semua keuanganya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

‘’Makanya kita tidak bisa menerikan CPNS maupun PPPK, jika dananya tidak dibantu Pemerintah Pusat. Untuk 270 orang CPNS atau PPPK saja, tidak kurang dari Rp 14 miliar dana yang harus dikeluargkan,’’terang Bupati.

Diakui bupati, seringkali aturan standar-standar yang ada, bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya, sehingga hal itu perlu disikapi bersama. Kondisi itu membuat penganggaran APBD tidak bisa elastis.

Alokasi anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20 persen dari jumlah APBD, anggaran Kesehatan 10 persen dari jumlah APBD, alokasi dana keluarahan sebesar dana desa terkecil dan alokasi dana infrastruktur sebesar 25 persen.

Namun demikian, bupati berharap penyusunan anggaran 2020 menjadi siklus yang nyata di masyarakat dan tidak terukur manfaatnya langsung dirasakan sampai masyarakat tingkat bawah.

‘’Tolong wujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju World Class Government. Selamat mengikuti bimtek dan pahami betul apa yang disampaikan narasumber nanti,’’pinta Bupati.

Para narasumber yang hadir, Mangantar Sianipar pengendali teknis bidang akuntabilitas Pemerintah Daerah, Gustar Tiara perwakilan BPKD Provinsi Jambi,  Firman Cahyadi programer E-Bugdeting PT Telaga Pelangi Bandung dan Dr Suhairi, SE.M.Ak dosen UNAND Padang. (*)


Editor: Nazarman