Kas Daerah Kosong, Kontraktor Sebut BPKAD Tidak Profesional Mengelola Anggaran

Kamis, 07 Juni 2018 | 15:12:24
| Dibaca: 1384 kali
Penulis: Joni Editor: Abdul Jabar

Kantor BPKAD Merangin
Kantor BPKAD Merangin / Joni

Joni,

MERANGIN-Puluhan rekanan yang bergerak di bidang kontruksi maupun bidang pengadaan barang dan jasa terlihat ramai mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin, kamis siang (07/6/2018).

Tujuan mereka ingin menemui Kepala BPKAD Fajarman dan Kabid Perbendaharaan, Darimah untuk meminta penjelasan terkait tertundanya pembayaran sejumlah paket proyek yang telah selesai dikerjakan.

Sejumlah rekanan ini terlihat agak berang dengan sikap BPKAD yang dinilai plin plan dalam mengambil kebijakan pembayaran sejumlah paket proyek di Merangin.

“Fajarman dak ado, ibuk Darimah jugo dak masuk, mungkin dio tahu kalau hari ini bakal banyak (rekanan) yang tibo ke siko,” Kat As, salah seroang rekanan.

Berdasarkan informasi yang berkembang, bahwa tidak dibayarnya sejumlah proyek tersebut karena anggaran saat ini sebagian sudah tersedot untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara, yang dianggarkan dari APBD.

Namun anehnya sebelum ini, sejumlah instansi sudah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke BPKAD untuk membayar pekerjaan yang sudah memenuhi syarat pencairan.

“Kalau duit dak ado ngapo pulo SPM bisa di ajukan ke BPKAD, itu sudah janggal. Kalau Dinas lain bisa menerbitkan SPM artinyo duit di Kas Daerah ado. Nah ketika SPM sudah diajukan ke BPKAD baru bilang anggaran sudah habis,” jelas IM, salah seorang kontraktor lainnya.

“Yang parahnyo lagi, ado SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang sudah sampai ke Bank Jambi, malah ditarik lagi oleh orang BPKAD ini sebenarnya ada apa, ini menunjukkan BPKAD tidak profensional dalam mengelola keuangan daerah,” tambah IM.

Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak BPKAD Merangin terkait keluhan rekanan di Merangin. Kepala BPKAD Saat dihubungi nomor hendphone yang biasa digunakannya bernada tidak aktif. Demikian pula dengan Kabid Perbendaharaan juga tidak masuk ke kantor.(*)

Penulis: Joni
Editor: Abdul Jabar