Muktar Agus : Merangin Ditengah Ancaman Perang Antar Suku, Menkopolhukam Di Minta Turun Tangan

Sabtu, 21 Mei 2016 | 12:03:23
| Dibaca: 11030 kali
Penulis: Sarkopos.com Editor: Nazarman

Sejumlah Warga Pendatang Hadang Aparat kepolisian Didesa Pulau tengah Kec jangkat beberapa Waktu Lalu
Sejumlah Warga Pendatang Hadang Aparat kepolisian Didesa Pulau tengah Kec jangkat beberapa Waktu Lalu /

Nazarman

JAMBI—Untuk menyikapi maraknya aksi perambahan di TNKS khususnya yang berada di daerah merangin, kamis (19/5/2016)lalu, para stakeholder berkumpul di hotel Aston, Kota Jambi, guna menyerap aspirasi dari berbagai pihak untuk mengurai kusutnya masalah yang sudah berlangsung dua dekade terakhir.

Namun Hingga bubar acara, pertemuan tidak mencapai kesepakatan tertulis apapun yang bisa menjadi pegangan bersama sebagai rencana tindak lanjut

Baca Juga : Cari Penyelesaian Konflik TNKS Pemkab Merangin Adakan Pertemuan Dengan Dirjen KSDAE,

Sekalipun perundingan penanganan konflik di TNKS khususnya di wilayah kab Merangin yang difasilitasi UNDP tidak melahirkan kesepakatan atau keputusan tertulis, namun gejolak ditingkat bawah sepertinya masih terus berlanjut.

Untuk diketahui, pertemuan para stakeholder tentang penanganan konflik (TNKS) yang berlangsung di hotel aston (19/5) seolah menjadi “Pentas Aib” belaka, karena warga terlanjur menilai telah terjadi pembiaran luar biasa yang dilakukan pemerintah sehingga arus migrasi masyarakat luar ke daerah merangin semakin besar yang kemudian menjadi persoalan laten dalam dua dekade terakhir antara warga lokal vs warga pendatang.

Berbagai latar dan alasan kerap mencuat kepermukaan, diantaranya soal penguasaan tanah dan pasar, perbedaan kebiasaan dan adat istiadat, hingga melahirkan dampak kecemasan berkepanjangan pada warga setempat karena kehadiran pendatang yang cenderung kasar dan tidak punya itikad baik untuk menghormati ketentuan adat yang sudah berlangsung turun temurun di wilayah tersebut.

Dilansir dari Djambi.co Muktar  Agus cholik (70), salah seorang tokoh masyarakat luhak 16 yang hadir dalam pertemuan mengemukakan, “kondisi ini sama halnya dengan memaksa kami (masyarakat lokal) lama-lama menjadi seperti teroris. Karena apa? Karena hidup ditengah ancaman yang semakin hari semakin besar dan pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa sekalipun hampir setiap saat persoalan ini selalu dibicarakan” kecam Muktar berapi-api.

Begitu juga yang disampaikan oleh Sabaruddin (60), salah seorang tokoh masyarakat Pratin Tuo yang menjadi wilayah terdekat dalam lokus permasalahan.

Sabar menilai bahwa di kampungnya kini (Desa Tuo, Lembah Masurai) harus menjaga rumah 24 jam antara dirinya dan istri secara bergantian.

Jika sang istri menjaga warung dari pagi hingga sore, sebaliknya, dirinya yang harus menjaga warung dari sore hingga pagi karena kasus-kasus pencurian yang semakin marak.

“Ayam yang dulu bebas lepas sekarang mau tak mau harus dikandang. Begitu juga dengan hasil-hasil pertanian yang ada diladang/kebun, semuanya harus dijaga” tuturnya dengan nada geram.

Potret aktual keresahan masyarakat lokal diatas secara tidak langsung mengambarkan begitu parahnya kondisi psikologis masyarakat ditingkat bawah yang frekuensinya terus meningkat.

Celakanya, angka terkait pendatang yang ada di wilayah ini diketahui simpang siur pula. Ada yang bilang 30 ribu jiwa, 45 ribu jiwa, dan ada pula yang bilang sudah 60 ribu jiwa. Tak ada kepastian angka sekalipun yang hadir di forum ini adalah para stakeholder utama.

Fajarman, Asisten Bupati Merangin yang hadir dalam pertemuan membantah jika menilai Pemerintah selama ini tidak berbuat apa-apa.

Menurutnya, belum lama ini Pemkab sudah melakukan upaya mediasi antara warga lokal dan pendatang yang kemudian melahirkan kesepakatan yang disebut “piagam sungai tebal”.

Piagam sungai tebal menurut Fajarman adalah langkah awal dalam proses penanganan konflik (mediasi) di wilayah ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Karena masih ada langkah-langkah yang akan dilakukan seperti meminta kepada Menkopolhukam untuk turun tangan mengatasi persoalan ini sebab warga pendatang yang ada di wilayah ini sudah lintas provinsi maka dari itu sudah sepantasnya hal ini disikapi oleh pemerintah pusat” ungkap Fajarman tak kalah berapi-api.

Apa yang terjadi selanjutnya? kita tunggu saja.(*)


Editor: Nazarman